Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 11 Tahun 2006

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2006

Tanggal Pengundangan

01 September 2006

Tanggal Berlaku

01 September 2006

Sumber

LD.2006/NO.11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 545 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.11-TAHUN-2006-TTG-PERUBAHAN-KEDUA-ATAS-PERATURAN-DAERAH-2-TAHUN-1999.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

Sehubungan dengan semakin tinnginya biaya pelayanan serta semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang memadai maka diperlukan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan maupun tenaga medis/spesialis yang memadai, untuk maksud tersebut diperlikan dukungan dana melalui penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan meyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 1999 tentang retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2002 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2002 Nomor 62.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan 7. Undang-Undang NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang NOmor 08 Tahun 2005tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 13. Peraturan DaerahKabupaten Maros Nomor 01 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2010
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2006.
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 02 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
4 HALAMAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521