Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 10 Tahun 2011

Retribusi Ijin Usaha Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang : Retribusi Ijin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Pemungutan; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara Penagihan; 12. Keberatan; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 14. Kedaluwarsa; 15. Pemeriksaan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Namlea

Tanggal Penetapan

14 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

14 Juni 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2011/NO. 11, TLD NO.11, LL KAB. BURU: 13 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buru

Bidang

Halaman ini telah diakses 708 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2011/NO. 11, TLD NO.11, LL KAB. BURU: 13 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Ijin Usaha Perikanan
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Usaha Perikanan merupakan salah satu jenis jasa perijinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Ijin Usaha Perikanan serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tentang : Retribusi Ijin Usaha Perikanan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 9. Pemungutan; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara Penagihan; 12. Keberatan; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 14. Kedaluwarsa; 15. Pemeriksaan; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Pidana; 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 06 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Usaha Penjelasan: 3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521