Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi DPMPTSP dalam rangka pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pendelegasian Kewenangan; b. Jenis dan Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan; dan c. Pembinaan dan Pengawasan Teknis serta Pelaporan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Tamiang Layang

Tanggal Penetapan

05 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

05 Februari 2025

Tanggal Berlaku

05 Februari 2025

Sumber

BD Tahun 2025 No.3

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbub Bartim No. 3 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Perbup Kab. Barito Timur No. 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan
2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD Tahun 2025 No.3
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; eraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi DPMPTSP dalam rangka pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Pendelegasian Kewenangan; b. Jenis dan Mekanisme Perizinan dan Non Perizinan; dan c. Pembinaan dan Pengawasan Teknis serta Pelaporan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2025. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2025

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT