Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 2 Tahun 2011

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Saat Pajak Terutang; 6. Ketentuan Bagi Pejabat; 7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian; 8. Penagihan; 9. Pengurangan; 10. Keberatan, Banding dan Gugatan; 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeirksaan; 13. Kadaluwarsa; 14. Ketentuan Khusus; 15. Ketentuan Pidana; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Namlea

Tanggal Penetapan

14 Juni 2011

Tanggal Pengundangan

14 Juni 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2011/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. BURU: 16 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buru

Bidang

Halaman ini telah diakses 639 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2011/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. BURU: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008. Peraturan ini mengatur tentang : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Saat Pajak Terutang; 6. Ketentuan Bagi Pejabat; 7. Penetapan, Tata Cara Pembayaran, dan Penelitian; 8. Penagihan; 9. Pengurangan; 10. Keberatan, Banding dan Gugatan; 11. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeirksaan; 13. Kadaluwarsa; 14. Ketentuan Khusus; 15. Ketentuan Pidana; 16. Penyidikan; 17. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Penjelasan: 16 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521