Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2024

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah : a.pembebasan BPHTB bagi MBR; dan b. kriteria MBR. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan; d. hak pakai, e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Teluk Kuantan

Tanggal Penetapan

23 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2024

Tanggal Berlaku

23 Desember 2024

Sumber

BD.2024/No.56

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_BPHTB_BAGI_MBR_compressed-1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak - pendapatan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2024/No.56
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkanperaturan kepala daerah mengenai pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah UUD 1945; UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 2015; PermenPUPR No. 1 Tahun 2021, KepmenPUPR No. 22/KPTS/M/2023; SK Bersama Menteri Perkim, Menteri PU dan Mendagri No. 03.HK/KPTS/Mn/2024, No. 3015/KPTS/M/2024, No. 600.10-4849 Tahun 2024; Perda Kab. Kuansing No. 1 Tahun 2024 Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah : a.pembebasan BPHTB bagi MBR; dan b. kriteria MBR. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: a. hak milik; b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan; d. hak pakai, e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024. 9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55 Tahun 2024

Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT