Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2024

Tata Cata Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 108 (seratus delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Besaran Presentase NJOP dan Tahun Pajak PBB-P2; Tata Cara Pemungutan; Mutasi, Pembetulan, Pembatalanm Keberatan dan Banding, Gugatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Surat Tagihan Pajak; Kemudahan Perpajakan Daerah; Penagihan; Bentuk Formulir Perpajakan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cata Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bagan Siapi-api

Tanggal Penetapan

31 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2024

Tanggal Berlaku

31 Desember 2024

Sumber

BD. 2024/No. 47

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 44 Tahun 2024 ttng Tata Cara Pemungutan PBB-P2 Lengkap.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD. 2024/No. 47
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cata Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cata Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023; Dalam Peraturan Ini Berisi 11 (sebelas) Bab dan 108 (seratus delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Besaran Presentase NJOP dan Tahun Pajak PBB-P2; Tata Cara Pemungutan; Mutasi, Pembetulan, Pembatalanm Keberatan dan Banding, Gugatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Surat Tagihan Pajak; Kemudahan Perpajakan Daerah; Penagihan; Bentuk Formulir Perpajakan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku; a. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 54); b. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 93 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 94); c. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 94 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 95); d. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 95 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 96); dan e. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 39); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lamp I

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 44 Tahun 2024

Tata Cata Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT