Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1974

Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inpres ini menginstruksikan untuk memperlakukan Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1974

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Juni 1974

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

15 Juni 1974

Sumber

jdih.setkab.go.id: 3 hlm.

Subjek

HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PROTOKOLER - TINDAK PIDANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM PIDANA

Halaman ini telah diakses 24 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Inpres Nomor 9 Tahun 1974.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Tatacara - Tindakan Kepolisian - Pimpinan/Anggota - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1974
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id: 3 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II
ABSTRAK:	Dalam rangka menjaga martabat dan wibawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta demi kelancaran pelaksanaan tugas dari Dewan-dewan tersebut, perlu diadakan Instruksi Presiden tentang Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 1950; UU Drt Nomor 1 Tahun 1951; UU Nomor 16 Tahun 1969; UU Nomor 13 Tahun 1970; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; dan Keppres Nomor 9 Tahun 1974. Inpres ini menginstruksikan untuk memperlakukan Tatacara Tindakan Kepolisian terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II sebagaimana tersebut dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 1974. Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 3 dan lampiran hlm 4 s.d. 6)