Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 66 Tahun 2024
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMateri Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang ketentuan umum; Mengubah ketentuan Pasal 3 yang mengatur tentang ruang lingkup penerapan Sistem Online untuk Pajak Daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu; Mengubah ketentuan Pasal 5 yang mengatur tentang Wajib Pajak; Mengubah ketentuan Pasal 13 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019;
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan
Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Sleman
Nomor
66
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Sleman
Tanggal Penetapan
06 Agustus 2024
Tanggal Pengundangan
06 Agustus 2024
Tanggal Berlaku
06 Agustus 2024
Sumber
BD.2024/NO.66
Subjek
PERPAJAKAN - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Sleman
Bidang
HUKUM UMUM
Halaman ini telah diakses 31 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mengubah :
-
PERBUP Kab. Sleman No. 23 Tahun 2019
tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Pajak Secara Online
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan