Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 03 Tahun 2013

Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 03 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

03 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2013

Tanggal Berlaku

03 Januari 2013

Sumber

LD.2013/NO.03

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 363 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB No 3 Th 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDAR-BIAYA-PERJALANAN-DINAS-KHUSUS-BAGI-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-CALON-PEGAWAI-NEGERI-SIPIL-DAN-PEGAWAI-TIDAK-TETAP-PADA-KANTOR-PENGHUBUNG-PEMERINTAH-KABUPATEN-MAMUJU-UTARA-DI-JAKARTA

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 03, LD.2013/NO.03

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta

ABSTRAK:

bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan koordinasi antar lembaga, maka perlu menyusun satuan biaya perjalanan dinas bagi PNS, CPNS, dan PTT di Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta;
1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 [Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahtm 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 ten tang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4071); 3. Undang-Undang Nomor 26 'I'alrun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4422); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbar'ari Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Allis Peraturan Menteri Da1am Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.
Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 03 Tahun 2013

Standar Biaya Perjalanan Dinas Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT