Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPeraturan ini mengatur mengenai a. Upaya Kesehatan Sistem Reproduksi sesuai siklus hidup; b. pelayanan pengaturan kehamilan; c. Pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan; d. Upaya Kesehatan seksual; e. pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; f. Upaya Kesehatan reproduksi pada kondisi khusus; g. partisipasi masyarakat; h. pencatatan dan pelaporan; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. pendanaan.
METADATA PERATURAN
UJI MATERI
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
-
Permenkes No. 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual
-
Permenkes No. 3 Tahun 2016
tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan
-
Permenkes No. 43 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi Dengan Bantuan Atau Kehamilan Di Luar Cara Alamiah
-
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi
Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan
Kesehatan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di
Luar Cara Alamiah
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan