Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 17 Tahun 2015

Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Diterima Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Diterima Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Sistematika;Ketentuann Umum;Ruang Lingkup;Penerbitan Dan Penyampaian SP3B;Peneribitan Pencatatan SP3B;Penyampaian Dan Peneribitan MPHL-BJS;Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Diterima Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

11 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

11 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.17

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 410 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 17 edit.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah;Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Diterima Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka transparansi dan tertib administrasi penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah, perlu dibuat suatu system pelaporan yang memadai, sehingga tujuan pembangunan dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dapat tercapai; bahwa transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi; bahwa Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP)Nomor 02 menyatakan "pengakuan pendapatan ditentukan Oleh Bendahara Umum Daerah sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barangy.Jasa/ Surat Berharga yang Diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009. Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang Atau Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Diterima Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Sistematika;Ketentuann Umum;Ruang Lingkup;Penerbitan Dan Penyampaian SP3B;Peneribitan Pencatatan SP3B;Penyampaian Dan Peneribitan MPHL-BJS;Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521