Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini terdiri dari 2 (dua) pasal.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pelalawan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pangkalan Kerinci

Tanggal Penetapan

04 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2020/No.

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

26 Tahun 2020 ttg Perubahan Perbup no 16 th 2019 ttg Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP_0001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pendelegasian Wewenang
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 26, BD.2020/No.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:	bahwa Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan terdapat jenis perizinan dan nonperizinan yang belum dimasukkan serta ada jenis perizinan dan nonperizinan yang belum termuat serta terdapat jenis perizinan dan nonperizinan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non-Perizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupate Pelalawan perlu ditinjau kembali; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003; Keputusan Menteri Negara Lingk:ungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan ini terdiri dari 2 (dua) pasal.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal . 6 Halaman; 6 Halaman Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521