Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019

Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pendelegasian Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan; Penyelenggaraan Pelayanan; Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan ; Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik; Pengaduan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pelalawan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkalan Kerinci

Tanggal Penetapan

03 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2019

Tanggal Berlaku

03 Januari 2019

Sumber

BD.2019/No.

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

16 Tahun 2019 ttg Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP_0001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2019/No.
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:	bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), guna optimalisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan maka perlu mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7 /2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Badan Koordinasi Penamanan Modal 7 Tahun 2018; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-3449 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 19 (sembilan belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pendelegasian Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan; Penyelenggaraan Pelayanan; Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan ; Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik; Pengaduan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019. 13 Halaman; 6 Halaman Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019

Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan Dan Nonperizinan Serta Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT