Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 07.a Tahun 2013

Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Komponen Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan terdiri dari : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Uang Transport d. Uang Penginapan e. Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan f. Sewa Kendaraan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 07.a Tahun 2013 tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju Utara

Nomor

07.a

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Pasangkayu

Tanggal Penetapan

01 April 2013

Tanggal Pengundangan

01 April 2013

Tanggal Berlaku

01 April 2013

Sumber

LD.2013/NO.

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 452 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 7.a Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

STANDAR-BIAYA-KHUSUS-KEGIATAN-PENGAWASAN-KEPADA-INSPEKTORAT-KABUPATEN-MAMUJU-UTARA-TAHUN-ANGGARAN-2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 07.a, LD.2013/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran., fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mamuju Utara, maka perlu menyediakan alokasi anggaran bagi Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara; b. bahwa Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, disediakan guna melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk satuan biaya sebagai Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor4422); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan -Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomoi"-12 -Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4844); -5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2011 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 200'f Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara. Republik, Indonesia Tahun. 2011 Nomor 82~ Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 'Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyeIenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4614 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nornor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Komponen Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan terdiri dari : a. Uang Makan b. Uang Saku c. Uang Transport d. Uang Penginapan e. Biaya Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan f. Sewa Kendaraan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013. Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Satuan Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 07.a Tahun 2013

Standar Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan Kepada Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT