Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 12 Tahun 2014

PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkuo; III. Sistem dan Prosedur Pengelolaan PBB-P2; IV. Keberatan dan Banding; V. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; VI. Larangan dan Sanksi Administrasi; VII. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Malaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Betun

Tanggal Penetapan

28 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN MALAK TAHUN 2014 NOMOR ...

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Malaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 1066 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Malaka No. 12 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bangunan-bumi-pajak
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MALAK TAHUN 2014 NOMOR ...
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang dialihkan pengelolaannya kepada daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Bupati Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 3 Tahun 2013; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PMK No. 148/MK.07/2010; Perda Kab. Belu No. 19 Tahun 2010; Perbup Malaka No. 3 Tahun 2013 Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkuo; III. Sistem dan Prosedur Pengelolaan PBB-P2; IV. Keberatan dan Banding; V. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; VI. Larangan dan Sanksi Administrasi; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 14 halaman; 19 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521