Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat No. 5 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu , Golongan Retribusi, Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya, Tarif Retribusi, Peninjauan Tarif, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nias Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Lahomi

Tanggal Penetapan

09 November 2011

Tanggal Pengundangan

10 November 2011

Tanggal Berlaku

10 November 2011

Sumber

LD.2011/NO.5

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nias Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 750 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 5_2011_Retribusi Perizinan Tertentu_ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah, retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat menunjang pembangunan daerah. Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan jenis retribusi perizinan tertentu yang merupakan wewenang daerah kabupaten; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 46 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 11/PMK.07/2010; Ketentuan Umum, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu , Golongan Retribusi, Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya, Tarif Retribusi, Peninjauan Tarif, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2011.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521