Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 69 Tahun 2023

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, wajib lhkpn, tata cara penyampaian lhkpn, pemeriksaan lhkpn, pengumuman lhkpn, tata cara pengenaan sanksi administratif, unit pengelolaan lhkpn, ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 69 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

T.E.U.

Indonesia, Kota Depok

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Depok

Tanggal Penetapan

22 September 2023

Tanggal Pengundangan

22 September 2023

Tanggal Berlaku

22 September 2023

Sumber

BD 2023 (70); 12 hlm

Subjek

LAPORAN HARTA PENYELENGGARA KEKAYAAN NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Depok

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

69. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA DEPOK.pdf

Preview

Download

Perwali Kota Depok Nomor 69 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Depok No. 61 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

HARTA KEKAYAAN - LAPORAN - PENYELENGGARAAN NEGARA - pemerintah - kota depok
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 69, BD 2023 (70); 12 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:	bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi , kplusi, da nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok untuk melaporkan kekayaannya; bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang - Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang _ Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi, yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat; bahwa dalam pelaksanaan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 61 Tahun 2017 tentang laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kora depok; bahwa peraturan wali kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, sehingga perlu di ganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tenang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan pemerintah Kota Depok; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4250; Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150; Undang - Undang nomor 30 Tahun 2002 sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021; Peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, wajib lhkpn, tata cara penyampaian lhkpn, pemeriksaan lhkpn, pengumuman lhkpn, tata cara pengenaan sanksi administratif, unit pengelolaan lhkpn, ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023. Peraturan Walikota Depok Nomor 61 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Depok 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 69 Tahun 2023

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT