Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Barat No. 3 Tahun 2012

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Pemberian Bantuan Keuangan Bab III : Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bab IV : Penggunaan Bantuan Keuangan Bab V : Laporan Pertanggungjawaban Bab VI : Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nias Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Lahomi

Tanggal Penetapan

23 Februari 2012

Tanggal Pengundangan

24 Februari 2012

Tanggal Berlaku

24 Februari 2012

Sumber

LD.2012/NO.3

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nias Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 720 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 3_2012_Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik_ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

bantuan keuangan parpol
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:	Bahwa sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat, partai politik perlu diberdayakan agar mampu melaksanakan funsinya secara efektif dan mandiri berdasarkan kaidah-kaidah demoktasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, aspirasi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum yang dilakukan melalui pengalokasian anggaran berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dituangkan dalam APBD. UU No 12 Tahun 2003; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahu 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 46 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009; Permendagri No 13 Tahun 2006. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Pemberian Bantuan Keuangan Bab III : Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bab IV : Penggunaan Bantuan Keuangan Bab V : Laporan Pertanggungjawaban Bab VI : Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2012.