Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024

Penyelenggaraan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perda ini diatur tentang penyelenggaraan penanaman modal. Hal yang diatur: 1. Sasaran Penanaman Modal 2. Kewenangan Pemerintah Daerah 3. Kebijakan Penanaman Modal 4. Peran Serta Masyarakat 5. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Koperasi dan UMK 6. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Sanksi Administratif

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

28 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

28 Agustus 2024

Sumber

LD 2024 (6) : 37 hlm

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 32 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Provinsi Nusa Teggara Barat Nomor 6 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal

Penanaman Modal - Penyelenggaraan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2024 (6) : 37 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah, penguatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, dan percepatan pembangunan, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas kegiatan berusaha, perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, berkepastian hukum, dan berkeadilan; b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang penanaman modal, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dan kebutuhan pelaku usaha dalam bidang perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga perlu diganti guna penyesuaian dan penyelarasan arah kebijakan penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Penanaman Modal; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021; Dalam Perda ini diatur tentang penyelenggaraan penanaman modal. Hal yang diatur: 1. Sasaran Penanaman Modal 2. Kewenangan Pemerintah Daerah 3. Kebijakan Penanaman Modal 4. Peran Serta Masyarakat 5. Pengembangan Penanaman Modal Bagi Koperasi dan UMK 6. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Sanksi Administratif
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2024. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal 37 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2024

Penyelenggaraan Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT