Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024

Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum PSO, perencanaan, penyelenggaraan PSO, pembayaran dan verifikasi, pelaporan dan pemeriksaan serta monitoring, pengawasan dan evaluasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perhubungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan

Bentuk Singkat

Permenhub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

09 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2024

Tanggal Berlaku

31 Desember 2024

Sumber

BN 2024 (1053) : 11 hlm.; jdih.kemenhub.go.id

Subjek

TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - SUBSIDI, PSO

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perhubungan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 46 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkemenhub032.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenhub No. 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
Permenhub No. 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

TATA CARA – PELAYANAN PUBLIK – LAYANAN KERETA API KELAS EKONOMI
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 32, BN 2024 (1053) : 11 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
ABSTRAK:	Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti. Selain itu, untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 33 Tahun 2021; PP No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016; PERPRES No. 53 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERPRES No. 33 Tahun 2024; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022 Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum PSO, perencanaan, penyelenggaraan PSO, pembayaran dan verifikasi, pelaporan dan pemeriksaan serta monitoring, pengawasan dan evaluasi
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 151 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1941) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521