Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024

Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, wilayah Pertambangan, Perizinan Berusaha, Hak dan Kewajiban, Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Surat Izin Penambangan Batuan, Penjualan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Keadaan Tertentu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Perlindungan Masyarakat, Sinergitas Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Data dan Informasi, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

11 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

11 Desember 2024

Tanggal Berlaku

11 Desember 2024

Sumber

LD.2024/No.11

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pd0033011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011

kewenangan pemerintahan - pertambangan mineral batubara
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2024/No.11
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian sertifikat standar, pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023; Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan, wilayah Pertambangan, Perizinan Berusaha, Hak dan Kewajiban, Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan dan Surat Izin Penambangan Batuan, Penjualan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan Keadaan Tertentu, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Perlindungan Masyarakat, Sinergitas Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Data dan Informasi, Penyidikan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2024. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 dicabut. 84 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024

Pelimpahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT