Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum definisi terkait sistem elektronik perhubungan laut terintegrasi (SEHATI) dan hal yang berkaitan, mekanisme pelayanan publik melalui SEHATI; jaminan keamanan dan pengembangan aplikasi SEHATI; kewajiban pengguna SEHATI dan sanksi administratif bagi pengguna yang melanggar kewajiban.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perhubungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan

Bentuk Singkat

Permenhub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

03 September 2024

Tanggal Pengundangan

23 September 2024

Tanggal Berlaku

23 September 2024

Sumber

BN 2024 (572) : 8 hlm.; jdih.kemenhub.go.id

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perhubungan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkemenhub019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAYANAN PUBLIK - TRANSPORTASI LAUT - SISTEM ELEKTRONIK TERINTEGRASI
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 19, BN 2024 (572) : 8 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi
ABSTRAK:	Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyederhanaan birokrasi secara efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik jasa transportasi laut yang terintegrasi, penting mengembangkan sistem informasi secara elektronik pelayanan publik perhubungan laut sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Sistem Elektronik Perhubungan Laut Terintegrasi. Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 23 Tahun 2022; PERMENHUB No. PM 17 Tahun 2022. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum definisi terkait sistem elektronik perhubungan laut terintegrasi (SEHATI) dan hal yang berkaitan, mekanisme pelayanan publik melalui SEHATI; jaminan keamanan dan pengembangan aplikasi SEHATI; kewajiban pengguna SEHATI dan sanksi administratif bagi pengguna yang melanggar kewajiban.
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2024. Lampiran file: 8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521