Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kernenterian Perhubungan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, pengelolaan BMN, pejabat pengguna BMN, perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, pengadaan BMN, pengamanan dan pemeliharaan BMN, penilaian BMN, pemindahtangan BMN, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, penatausahaan BMN, pengawasan dan pengendalian BMN, dan serah terima BMN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kernenterian Perhubungan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Perhubungan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Perhubungan

Bentuk Singkat

Permenhub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

18 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2024

Sumber

BN 2024 (447) : 15 hlm.; jdih.kemenhub.go.id

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Perhubungan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 51 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkemenhub017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenhub No. 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Permenhub No. 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Permenhub No. 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan

BARANG MILIK NEGARA – PENGELOLAAN – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 17, BN 2024 (447) : 15 hlm.; jdih.kemenhub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kernenterian Perhubungan
ABSTRAK:	Dalam rangka mendukung tata kelola barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang tertib, efektif, dan efisien dibutuhkan pengaturan pengelolaan barang milik negara secara komprehensif dan karena Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Serah Terima Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan barang milik negara sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUDTahun1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Perpres No. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; Perpres No. 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan; Permernhub No. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang ketentuan umum, pengelolaan BMN, pejabat pengguna BMN, perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, pengadaan BMN, pengamanan dan pemeliharaan BMN, penilaian BMN, pemindahtangan BMN, pemusnahan BMN, penghapusan BMN, penatausahaan BMN, pengawasan dan pengendalian BMN, dan serah terima BMN.
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2024. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521