Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Nomor 20 Tahun 2023

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah: a. kelembagaan JDIH b. pengelolaan JDIH c. pendanaan d. pembinaan dan pengawasan. Organisasi JDIH terdiri dari Pusat Jaringan Data dan Informasi Hukum (PJDIH) yang merupakan Bagian Hukum dan Anggota JDIH merupakan Perangkat Daerah (PD). Tim Pengelola PJDIH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang diketuai oleh Kepala Bagian Hukum dan dapat melibatkan unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, unsur Komunikasi dan informasi, pustakawan dan unsur terkait lainnya. Pengelolaan JDIH berkedudukan di Bagian Hukum. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dilakukan oleh Wali Kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. Pembinaan pengelolaan JDIH dilakukan melalui pelaksaan bimbingan pengelolaan JDIH dan penyediaan sarana dan prasarana JDIH.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

13 September 2023

Tanggal Pengundangan

13 September 2023

Tanggal Berlaku

13 September 2023

Sumber

Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 20

Subjek

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM / JDIH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 18 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PW 20 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Padang No. 31 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2023
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 20
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
ABSTRAK:	a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik. b. bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kota Padang yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, maka pengelolaan JDIH yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2018 perlu diubah dan disempurnakan a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. c. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang. Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH. Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah: a. kelembagaan JDIH b. pengelolaan JDIH c. pendanaan d. pembinaan dan pengawasan. Organisasi JDIH terdiri dari Pusat Jaringan Data dan Informasi Hukum (PJDIH) yang merupakan Bagian Hukum dan Anggota JDIH merupakan Perangkat Daerah (PD). Tim Pengelola PJDIH ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang diketuai oleh Kepala Bagian Hukum dan dapat melibatkan unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, unsur Komunikasi dan informasi, pustakawan dan unsur terkait lainnya. Pengelolaan JDIH berkedudukan di Bagian Hukum. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH dilakukan oleh Wali Kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. Pembinaan pengelolaan JDIH dilakukan melalui pelaksaan bimbingan pengelolaan JDIH dan penyediaan sarana dan prasarana JDIH.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023. Mencabut Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Padang Nomor 20 Tahun 2023

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT