Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi : a. Jenis Retribusi; b. Penetapan Besaran Retribusi Terutang; c. Pemungutan Retribusi; d. Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga; e. Pemeriksaan Retribusi; f. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi; g. Penghapusan Piutang Retribusi dan ; h. Keberatan Retribusi;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

21 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 021

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 104 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis No. 21 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Bidang Perhubungan di Kabupaten Pulang Pisau
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21, BD Tahun 2024 No. 021
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di daerah, perlu tata cara dalam pemungutan Retribusi Daerah untuk melaksanakan program-program dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan retribusi daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi : a. Jenis Retribusi; b. Penetapan Besaran Retribusi Terutang; c. Pemungutan Retribusi; d. Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga; e. Pemeriksaan Retribusi; f. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi; g. Penghapusan Piutang Retribusi dan ; h. Keberatan Retribusi;
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024. Mencabut: a. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar; c. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi; d. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penetapan Karcis Retribusi Pelayanan Pasar; e. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Bidang Perhubungan di Kabupaten Pulang Pisau; dan f. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 23 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT