Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: 1. jenis Pajak dan masa Pajak; 2. tata cara pemungutan pajak; 3. PBB-P2; 4. BPHTB; 5. Pajak Reklame; 6. PBJT; 7. PAT; 8. Pajak MBLB; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. OPSEN; 11. tata cara penghapusan; 12. pemeriksaan Pajak; 13. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; 14. penagihan Pajak; 15. kedaluwarsa; 16. penghapusan piutang Pajak; 17. keberatan; 18. banding; 19. gugatan Pajak; 20. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; 21. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; 22. sistem dalam jaringan Pajak Daerah; 23. perforasi; 24. dokumen pemungutan Pajak; dan 25. tata cara pengenaan sanksi administratif.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

21 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 020

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis No. 20 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Usaha Hiburan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Restoran
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan, serta Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa

Pajak
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD Tahun 2024 No. 020
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:	bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di daerah, perlu tata cara dalam pemungutan Pajak Daerah untuk melaksanakan program-program dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah; bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan mendukung tugas pemerintahan dan kepentingan bersama di daerah, perlu tata cara dalam pemungutan Pajak Daerah untuk melaksanakan program-program dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pemungutan pajak daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada angka 1; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah: 1. jenis Pajak dan masa Pajak; 2. tata cara pemungutan pajak; 3. PBB-P2; 4. BPHTB; 5. Pajak Reklame; 6. PBJT; 7. PAT; 8. Pajak MBLB; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. OPSEN; 11. tata cara penghapusan; 12. pemeriksaan Pajak; 13. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak; 14. penagihan Pajak; 15. kedaluwarsa; 16. penghapusan piutang Pajak; 17. keberatan; 18. banding; 19. gugatan Pajak; 20. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; 21. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; 22. sistem dalam jaringan Pajak Daerah; 23. perforasi; 24. dokumen pemungutan Pajak; dan 25. tata cara pengenaan sanksi administratif.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2024. Mencabut: a. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Usaha Hiburan; b. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Restoran; c. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; d. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; e. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, serta Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; f. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; g. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan, serta Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan h. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 08 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kadaluwarsa. 104 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 20 Tahun 2024

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT