Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2022

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Wilayah Pemungutan 7. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran 8. Sanksi Administratif 9. Penagihan 10. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa 11. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Dalam Hal-hal Tertentu atas Pokok Retribusi 12. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi 13. Tata Cara Penyelesaian Keberatan 14. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi 15. Insentif Pemungutan 16. Ketentuan Penyidikan 17. Ketentuan Pidana 18. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
T.E.U.
Indonesia, Kota Pekanbaru
Nomor
2
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Pekanbaru
Tanggal Penetapan
27 Januari 2022
Tanggal Pengundangan
27 Januari 2022
Tanggal Berlaku
27 Januari 2022
Sumber
Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 2
Subjek
LINGKUNGAN HIDUP - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Pekanbaru
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan