| ABSTRAK: |
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Femerintahan Daerah aebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh Persetujuan Beraama;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan merupakan
perwujudan dari Pembahan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke
dalam Perubahan Kebijakan umum APBD serta
perubahan prioritaa dan plafon anggaran sementara
yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD pada tanggal 19 bulan Agustus Tahun
2022;
bahwa berdasarkan pertimbangan aebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Fendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78/Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendahaxaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5» TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Pringsewu di ProvinsiLampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 185 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4932);6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Keija (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245» TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang KebijakanKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem KeuanganUntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease2019 [Covid-lfy dan/atau Dalam RangkaMenghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SistemKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6516);• 4. ,3- • . ?9* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentangHubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);: 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 210t TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138T Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2010(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5155};r 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4738);14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008tentang Fendanaan dan Pengelolaan BantuanBencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4829);15. Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2008tentang Fendanaan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6793);16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang, Bantuan Keuangan Kepada Fartai Folitik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4972) sebagaimana telah diubahbeberapokali terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 01, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);; _17. Feraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan :Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6161);18. Feraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5f Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5272);20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6523);21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017tentang Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6057);22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal [Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6178);23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018tentang Pinjaman Daerah (Lembaran L NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6279);24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 .tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomor 6322);25. Peraturan Presiden Momor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun '2012 tentang Pedoman Pengelolaan InvestasiPemerintah Daerah (Berita Negara Republik -Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang MilikDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 547);29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun ;2017 tentang Pengelompokan Kemampuan;Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan . ' Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita , :Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1067);30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada : ,Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah , ;Frovinsi dan - Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang StandarTeknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum -dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik /Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis ;Pelayanan Minimal Pendidikan. (Berita Negara . - *Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); .33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun .2018 tentang Tata Cara Penghitungan,- Fenganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan * YBelanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, ‘ i -Penyaluran dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 [Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) 34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1213);35, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan DasarSub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019tentang Standar Teknis Ptemenuban Mutu PelayananDasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bitt&ngKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 68);37, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun2019 tentang Sistem Informasi PemerintahanDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1114); •38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasl danNomenldatur Perencanaan Pembangunan dan jKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ;r Tahun 2019 Nomor 1447);39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun2020 tentang Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 [Covid-lfy di Lingkungan PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2020 Nomor 249); ; •40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Fedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 1781);41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun2021 tentang Fedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 926);42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2021 tentang Penempan Standar Pelayanan Minimal(Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1419);43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi danlnventarisasi Pemutakhiran Klasifrkasi, Kodefikasl .dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah;i44. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 1 Tahun2020 (Lembaran Daerah Kabupaten PringsewuTahun 2020 Nomor 144);45. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11Tahun 2017 tentang Rencana Pfembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten PringsewuTahun 2017 Nomor 11);46. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1Tahun 2022 tentang Pokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPringsewu Tahun 2022 Nomor 167);47. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (LembaranDaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor166);48. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2022 tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2021 [Lembaran DaerahKabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 170);
- Tentang Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh Persetujuan Beraama
|
