Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 18 Tahun 2024

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pringsewu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Pringsewu

Tanggal Penetapan

09 September 2024

Tanggal Pengundangan

09 September 2024

Tanggal Berlaku

09 September 2024

Sumber

Berita Daerah

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pringsewu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 106 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP PRINGSEWU NO 18 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah Pekon/Kelurahan; bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4674) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5475);Menimbang :dan bertanggung jawaburusan Administrasiyang dilakukan olehMengingat2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentangPembentukan Kabupaten Pringsewu di ProvinsiLampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 185, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4932);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 112 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6856);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5357);7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksana Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2019 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6354) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5475);9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentangPenerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NomorInduk Kependudukan Secara Nasional sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 184);11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun2017 tentang Pengangkatan Dan PemberhentianSerta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil DanPetugas Registrasi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1765);12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun2016 tentang Administrasi Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5942);13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun2018 tentang Peningkatan Kualitas LayananAdministrasi Kependudukan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 498);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun2019 tentang Pelayanan Administrasi;15. Kependudukan Secara Daring (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun2019 tentang Pelaporan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 968);tentang Pelayanan Administrasi16. Peraturan Merited Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan DokumenKependudukan Bagi Penduduk Rentan AdministrasiKependudukan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 1479);17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun2019 tentang Formulir dan Blanko yang DigunakanDalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1791);18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2020 tentang Pedoman Nomenklatur DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Di ProvinsiDan Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 202);19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian danPenilaian Kineija Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas padaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1474);20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (LembaranDaerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 9);21. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 37 Tahun 2018tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan danPencatatan Sipil (Berita Daerah KabupatenPringsewu Tahun 2018 Nomor 37);22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2021tentang Satu Data Indonesia Tingkat KabupatenPringsewu (Berita Daerah Kabupaten PringsewuTahun 2021 Nomor 610); Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2024. Halaman : 19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pringsewu Nomor 18 Tahun 2024

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada Kepala Pekon/Lurah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT