Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2023

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, untuk melindungi petani dan buruh tani tembakau dari resiko kerja berupa JKK dan JKM. Ruang lingkup perbup meliputi sasaran penerima program, persyaratan penerima program, mekanisme pendataan dan pendaftaran, perubahan data peserta, pengelolaan data peserta, besaran iuran dan tata cara pembayaran, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Praya

Tanggal Penetapan

13 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

13 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

13 Oktober 2023

Sumber

BD 2023 (24): 8 hlm

Subjek

KETENAGAKERJAAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ketenagakerjaan - JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN - buruh tani tembakau - JAMINAN KECELAKAAN KERJA - JKK - JAMINAN KEMATIAN - JKM
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2023 (24): 8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diwilayahnya; b. bahwa pemberian program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk peran dan perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan hak dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan berupa program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau maka dipandang perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat petani tembakau dan buruh tani tembakau; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakejaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 40 tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; UU Nomor 12 Tahun 2011 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Perda Lombok Tengah Nomor 21 Tahun 2022. Dalam Perbup ini diatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan buruh tani tembakau di Kabupaten Lombok Tengah, untuk melindungi petani dan buruh tani tembakau dari resiko kerja berupa JKK dan JKM. Ruang lingkup perbup meliputi sasaran penerima program, persyaratan penerima program, mekanisme pendataan dan pendaftaran, perubahan data peserta, pengelolaan data peserta, besaran iuran dan tata cara pembayaran, pembiayaan dan pembinaan dan pengawasan
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 Tahun 2023

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Lombok Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT