Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2024

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN;PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;SANKSI ADMINISTRATIF;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

17 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2024

Tanggal Berlaku

17 Juli 2024

Sumber

BD/2024/NO.31

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 35 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PG Th 2024 No 031.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Ketenagakerjaan
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 31, BD/2024/NO.31
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;bahwa pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 058 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013;Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015;Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN;PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;SANKSI ADMINISTRATIF;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2024. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2024

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT