Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 32 Tahun 2018

Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BAB III KODE ETIK BAB IV KOMISI ETIK BAB V TUGAS BAB VI SANKSI BAB VII SEKRETARIAT BAB VIII KEUANGAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2018

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2018

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2018

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 30

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA - KODE ETIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

32 KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA KOTA BAUBAU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kode etik
2018
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 32, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 30
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Baubau
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mengamanatkan UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengedaan Barang/Jasa (UKPBJ); b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelola pengadaan barang/jasa yang profesional penuh integritas dan senantiasa menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, dipandang perlu menyusun Kode Etik pengelola pengadaan barang/jasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaplkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Baubau; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomaor 75, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5679); 5. Pemerintah Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momer 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 74}; 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republile Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangen Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; 10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BAB III KODE ETIK BAB IV KOMISI ETIK BAB V TUGAS BAB VI SANKSI BAB VII SEKRETARIAT BAB VIII KEUANGAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018. 19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 32 Tahun 2018

Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT