Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2018

Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAB IV KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB V PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

02 Maret 2018

Tanggal Pengundangan

02 Maret 2018

Tanggal Berlaku

02 Maret 2018

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 3

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 4 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

7 PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN E-COVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BAUBAU.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pelaksanaan
2018
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR 3
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kota Baubau dan mewujudkan pelaksanaane-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu diatur pelaksanaan dan pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Baubau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan dan Pengembangan egovernment di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4120); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31); 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 y . tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan ® Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah; 11. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah; 2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; 3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN E-GOVERNMENT BAB IV KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA BAB V PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2018

Pelaksanaan dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT