Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 1 Pasa 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2024 tentang PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

27 Juni 2024

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2024

Tanggal Berlaku

27 Juni 2024

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 15

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 99 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG NO.15 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGAWASAN DANA BANTUAN
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 15
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang efektif dan efisien, perlu adanya Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73); 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 1045); Pasal 1 Pasa 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2024. PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 15 Tahun 2024

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGAWASAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT