Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Fasilitas Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;FASILITASI PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL;KELEMBAGAAN;PERCEPATANAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL;MONITORING DAN EVALUASI;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Fasilitas Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

16 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

16 Januari 2024

Tanggal Berlaku

16 Januari 2024

Sumber

BD/2024/NO.2

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PG Th 2024 No 02.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kehutanan dan Perkebunan
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 2, BD/2024/NO.2
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Fasilitas Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan, perlu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan areal hutan kepada Pemerintah Daerah melalui proses dan fasilitasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021;Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023; PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;FASILITASI PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL;KELEMBAGAAN;PERCEPATANAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL;MONITORING DAN EVALUASI;PENDANAAN;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024. 26 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Fasilitas Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT