Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 4 ayat (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I: Pendahuluan b. Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Bab III: Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah d. Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Bab V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Bab VI: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Bab VII: Penutup Pasal 4 ayat (2): RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bombana

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Rumbia

Tanggal Penetapan

04 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

04 Juli 2024

Tanggal Berlaku

04 Juli 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 20

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bombana

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 20 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

rencana kerja
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6); 12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38); Pasal 4 ayat (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I: Pendahuluan b. Bab II: Gambaran Umum Kondisi Daerah c. Bab III: Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah d. Bab IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah e. Bab V: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f. Bab VI: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah g. Bab VII: Penutup Pasal 4 ayat (2): RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2024. 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT