Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; dan d. pelaksanaan penghitungan suara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan KPU

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

12 November 2024

Tanggal Pengundangan

13 November 2024

Tanggal Berlaku

13 November 2024

Sumber

BN 2024 (833): 44 hlm.; jdih.kpu.go.id

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU - PEMILIHAN UMUM DAERAH, DPRD, PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 215 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pkpu017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan KPU No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota
Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pemungutan - Penghitungan - Suara - Pemilihan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Walikota dan Wakil Walikota
2024
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 17, BN 2024 (833): 44 hlm.; jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum; Dan berdasarkan hasil evaluasi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2020, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. persiapan penghitungan suara; dan d. pelaksanaan penghitungan suara.
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2024. Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142); dan b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 79 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 44, lampiran hlm 45 sd 79)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521