Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

T.E.U.

Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Bentuk Singkat

Peraturan KPK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

27 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2024

Sumber

BN 2024 (796) : 22 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 61 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-kpk-no-1-tahun-2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan KPK No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara

Tata Cara - Penyelesaian - Ganti Kerugian Negara - Pegawai Negeri Bukan Bendahara - Pejabat Lain - Komisi Pemberantasan Korupsi
2024
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 1, BN 2024 (796) : 22 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti. Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 38 Tahun 2016; dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2024. Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 621), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 22 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521