Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027 meliputi: Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian SPM; Koordinasi Penerapan SPM; Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data; Integrasi SPM; Strategi Penerapan SPM; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2024

Sumber

BD 2024 (22)

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerGub Kaltara 22-2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERGUB Prov. Kalimantan Utara No. 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Rencana Aksi – Penerapan – Standar Pelayanan Minimal
2023
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 22, BD 2024 (22)
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027
ABSTRAK:	Dalam rangka upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal. UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.9 Tahun 2022; PP No.2 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.59 Tahun 2021; Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027 meliputi: Ketentuan Umum; Tahapan Penerapan dan Penghitungan Pencapaian SPM; Koordinasi Penerapan SPM; Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data; Integrasi SPM; Strategi Penerapan SPM; Pemantauan dan Evaluasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024. Peraturan yang Dicabut: PerGub Kaltara No. 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2023

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT