Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2024

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Wajib lapor, Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Sanksi, Tata cara penjatuhan sanksi, Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2024 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Batang Hari

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Muara Bulian

Tanggal Penetapan

29 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

29 Januari 2024

Tanggal Berlaku

29 Januari 2024

Sumber

BD 2024 (4) : 9 hlm

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Batang Hari

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 4 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4, BD 2024 (4) : 9 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan keteiituan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk melaporkan kekayaannya; c. . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002 telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2015; UU No.12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022p; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.54 Tahun 2016 telah diubah dengan Permendagri No.121 Tahun 2017; Peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.52 Tahun 2014; Ketentuan Umum, Wajib lapor, Penyampaian LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Sanksi, Tata cara penjatuhan sanksi, Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024. 9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2024

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT