Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2024

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.Ketentuan Umum; 2.Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3.Kepesertaan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4.Pendaftaran Peserta; 5.Penganggaran dan Pembayaran Iuran; 6.Tata Kelola Data Penerima Bantuan Iuran; 7.Koordinasi; 8.Sanks Administratif; 9.Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamandau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Nanga Bulik

Tanggal Penetapan

30 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

30 Juli 2024

Tanggal Berlaku

30 Juli 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 941

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamandau

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 23 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 25.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ketenagakerjaan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD Tahun 2024 No. 941
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkeadilan sosial perlu adanya regulasi mengenai pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, transfer ke daerah, donasi, dan/ atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 1.Ketentuan Umum; 2.Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3.Kepesertaan dan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4.Pendaftaran Peserta; 5.Penganggaran dan Pembayaran Iuran; 6.Tata Kelola Data Penerima Bantuan Iuran; 7.Koordinasi; 8.Sanks Administratif; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024. 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2024

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT