Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2010

Pelaksanaan Kegiatan Operasional Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pajak Penghasilan dan Sumber Daya Alam Secara Koordinasi Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini menngatur mengenai Pelaksanaan kegiatan operasional, biaya, penggunaan biaya, dan pelaporan kegiatan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pajak Penghasilan dan Sumber Daya Alam Secara Koordinasi Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Februari 2010

Tanggal Pengundangan

02 Maret 2010

Tanggal Berlaku

01 Januari 2010

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 51

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 44 TAHUN 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah
2010
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 44, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 51
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Pelaksanaan Kegiatan Operasional Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pajak Penghasilan dan Sumber Daya Alam Secara Koordinasi Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengamankan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Sumber Daya Alam, perlu dilaksanakan kegiatan operasional secara koordinasi dengan Instansi terkait di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, serta dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan PERGUB Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 7 Th. 1983; UU No. 12 Th. 1985 stdd UU No. 12 Th. 1994; UU No. 21 Th. 1997 stdd UU No. 20 Th. 2000; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; PP No. 6 Th. 1988; PP No. 33 Th. 1997; PP No. 16 Th. 2000; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; Permendagri No. 13 Th. 2006 stdd Permendagri No. 59 Th. 2007; KMK No. 83/KMK.04/2000; KMK No. 6/KMK.04/2001; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 130 Th. 2008 stdd Pergub No. 174 Th. 2009; Pergub No. 39 Th. 2009; Pergub No. 81 Th. 2009 PERGUB ini menngatur mengenai Pelaksanaan kegiatan operasional, biaya, penggunaan biaya, dan pelaporan kegiatan
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2010. 4 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521