Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024

Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian Penyidikan dilakukan setelah tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

T.E.U.

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor

Bentuk

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Peraturan Kejaksaan

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

13 November 2024

Tanggal Pengundangan

22 November 2024

Tanggal Berlaku

22 November 2024

Sumber

BN 2024 (872) : 12 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - TINDAK PIDANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kejaksaan Republik Indonesia

Bidang

HUKUM PIDANA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-kejakgung-no-5-tahun-2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tata Cara - Penghentian Penyidikan - Tindak Pidana - Bidang Cukai - Kepentingan Penerimaan Negara
2024
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 5, BN 2024 (872) : 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2023; Perpres Nomor 38 Tahun 2010; dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017. Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian Penyidikan dilakukan setelah tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2024. Lampiran file: 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521