Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 31 Tahun 2023

Pedoman Pemanfaatan Pasar Modern Sorek Satu Melalui Sewa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang/Pengguna Barang dalam Pemanfaatan Pasar Modern Sorek Satu melalui Sewa. Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi : a. meningkatkan pendapatan Daerah serta terwujudnya Pasar Modern Sorek Satu yang tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman; b. mengoptimalkan pendayagunaan Pasar Modern Sorek Satu yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau d. mencegah penggunaan Pasar Modern Sorek Satu oleh pihak lain secara tidak sah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pasar Modern Sorek Satu Melalui Sewa
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pelalawan
Nomor
31
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Pangkalan Kerinci
Tanggal Penetapan
02 Oktober 2023
Tanggal Pengundangan
31 Oktober 2023
Tanggal Berlaku
31 Oktober 2023
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 31
Subjek
PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PEREKONOMIAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pelalawan
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 92 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan