Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2024

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.Ketentuan Umum; 2.Pendelagasian Kewenangan; 3.Pelaksanaan Kewenangan; 4.Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Daerah; 5.Pelaporan; 6.Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kota Palangkaraya

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

07 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

07 Februari 2024

Tanggal Berlaku

07 Februari 2024

Sumber

BD Tahun 2024 No. 3, TBD No. 3

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palangkaraya

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 31 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Nomor 3 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya

perizinan
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 3, BD Tahun 2024 No. 3, TBD No. 3
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Palangka Kewenangan Perizinan tentang Berusaha, Pendelegasian Perizinan Non berusaha dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Palangka Raya; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 1.Ketentuan Umum; 2.Pendelagasian Kewenangan; 3.Pelaksanaan Kewenangan; 4.Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Daerah; 5.Pelaporan; 6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024. Mencabut Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya 6 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2024

Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT