Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Satu Data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Lembaga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a. menenuhi Standar Data; b. memiliki Metadata; c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.