Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2010

Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini mengatur mengenai Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City merupakan kawasan dengan fungsi Wisma dan fasilitasnya, Wisma dan Bangunan Umum dengan fasilitasnya, Wisma Taran dengan fasilitasnya, Karya/Bangunan Umum dengan fasilitasnya, Karya Taman dan fasilltasnya, Fasilitas Umum/Sosial, Penyempurna Hijau Binaan dengan fasilitasnya, dengan luas wilayah keseluruhan ± 3.004.215 m2 (kurang lebih tiga juta empat ribu dua ratus lima belas meter persegi)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Terpadu Jakarta Garden City
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor
35
Bentuk
Peraturan Gubernur (Pergub)
Bentuk Singkat
Pergub
Tahun
2010
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
10 Februari 2010
Tanggal Pengundangan
18 Februari 2010
Tanggal Berlaku
18 Februari 2010
Sumber
Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 42
Subjek
AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 19 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan