Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2022

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. unsur penyelenggara; b. mekanisme penyelenggaraan; c. kerja sama; dan d. Pembiayaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 15 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bintuni

Tanggal Penetapan

28 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2022

Tanggal Berlaku

29 Desember 2022

Sumber

BD. No. 15/2022, LL Kab Teluk Bintuni: 11 hal

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 8 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 15 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD. No. 15/2022, LL Kab Teluk Bintuni: 11 hal
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
ABSTRAK:	Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan kegiatan statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf n dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan kententuan Pasal 5 ayat (2) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 20220 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang statistik. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 55 Tahun 2016; Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu (Pemerintah Daerah) dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. unsur penyelenggara; b. mekanisme penyelenggaraan; c. kerja sama; dan d. Pembiayaan
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521