Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan Bank Persepsi, dan seterusnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karimun

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tanjung Balai Karimun

Tanggal Penetapan

10 Januari 2024

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2024

Tanggal Berlaku

01 April 2024

Sumber

BD.2024/No.3

Subjek

DESA - SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karimun

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 50 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Karimun No 3 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

non tunai di desa - pelaksanaan transaksi
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BD.2024/No.3
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa
ABSTRAK:	berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan , profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yaitu percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membuat kebijakan transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa. UU No.53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.34 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan U No.6 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.84 Tahun 2022; Perbup Karimun No.86 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Karimun No.58 Tahun 2020; Perbup Karimun No.30 Tahun 2020 Dalam Peraturan Bupati Karimun ini diatur tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan Bank Persepsi, dan seterusnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2024. 13 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521