Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2022

TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tenaga Ahli Hukum. Tenaga Ahli Hukum merupakan tenaga ahli yang terdapat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Tenaga Ahli Hukum mempunyai tugas: a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum; b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum; c. memberikan masukan perumusan dan telahaan masalah hukum; d. memberikan konsultasi bidang hukum; e. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum; f. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2022 tentang TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Teluk Bintuni

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Bintuni

Tanggal Penetapan

29 April 2022

Tanggal Pengundangan

29 April 2022

Tanggal Berlaku

29 April 2022

Sumber

BD 2022 (9/Kab Teluk Bintuni): 8 hlm

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 14 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 9 TAHUN 2022 TENTANG TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2022 (9/Kab Teluk Bintuni): 8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perlu mengangkat tenaga ahli hukum yang profesional. Dalam rangka meningkatkan kinerja tenaga ahli, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi, dan tata kerja tenaga ahli. Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tenaga Ahli Hukum. Tenaga Ahli Hukum merupakan tenaga ahli yang terdapat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Tenaga Ahli Hukum mempunyai tugas: a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan bidang hukum; b. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah bidang hukum; c. memberikan masukan perumusan dan telahaan masalah hukum; d. memberikan konsultasi bidang hukum; e. mengikuti rapat teknis dan memberikan penjelasan terkait penyusunan produk hukum; f. melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala setiap bulan; dan h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2022

TENAGA AHLI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT